"Ini demi harga diri kita. Demi anak cucu kita. Sudah belasan tahun kita berjuang dari rencana ditambangnya pulau kecil ini," kata Ketua Kongres Rakyat Pulau Laut Tolak Tambang Sugian Noor dalam sesi jumpa pers di Kotabaru, petang tadi.
Sugian menegaskan, izin tambang sudah bermasalah dari awal. "Bukan rahasia itu. Terbitnya izin penuh tanda tanya. Makanya kami penuh mendukung keputusan Gubernur mencabut izin tambang Pulau Laut," tekannya.
Dia mengungkapkan dari total izin eksplorasi, hampir 80 persen Pulau Laut masuk konsesi itu.
Ketua Aliansi Penyelamat Pulau Laut Moch Erfan, menegaskan mereka sudah berjuang sejak tahun 2000 an. "Sampai sekarang kami tidak berubah. Ini demi anak cucu. Kami tidak mau disalahkan," ujarnya.
Sementara pengurus Organisasi Pedagang Ikan dan Nelayan (OPIN) Kotabaru, Syahriansyah mengatakan akan menurunkan dua ribu nelayan. "Karena kami yang akan sangat terdampak kalau daerah ini ditambang," tegasnya.
Akademisi sekaligus Dirut Politeknik Kotabaru, Ibnu Faozi mengatakan, dulu perusahaan tambang diberi izin pemerintah dengan syarat membangun jembatan, juga batubara tidak diekspor. "Tapi semua itu kan tidak ada realisasinya," ungkapnya.
Masih banyak kejanggalan lainnya kata Ibnu. Semua itu katanya akan mereka ungkap di persidangan PTUN Banjarmasin.
Diberi kesempatan bicara, Ketua Apdesi Kotabaru, Sabri menekankan. Tambang batubara memang ditolak mayoritas masyarakat Pulau Laut. "Kalau memang asli Pulau Laut, memang tidak akan rela melihat pulau nya rusak," tekannya. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar