Pemerintah Yaman menyatakan tengah memasuki fase krusial dalam penataan ulang sektor keamanan nasional menyusul langkah serius untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan bersenjata di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan ini disampaikan sumber resmi di lingkaran kepresidenan Yaman kepada media setempat.
Menurut sumber tersebut, proses integrasi ini merupakan bagian dari penyelesaian menyeluruh atas implementasi Perjanjian Riyadh 2019 yang selama ini berjalan lambat dan penuh hambatan politik maupun keamanan. Pemerintah menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Bersenjata Yaman telah menyiapkan rencana lengkap terkait mekanisme penggabungan pasukan. Rencana ini disusun bersama komite teknis yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Riyadh dan kini memasuki tahap eksekusi.
Pemerintah juga menegaskan bahwa keputusan transfer kekuasaan sebelumnya akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan integrasi ini. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil tidak bersifat improvisasi, melainkan berdasarkan kerangka legal dan politik yang telah disepakati.
Dalam konteks ini, Dewan Transisi Selatan atau STC disebut akan menarik kembali sejumlah keputusan sepihak yang sebelumnya menuai kontroversi. Pasukan yang berada di bawah kendali mereka akan diserahkan secara bertahap kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, STC tetap diposisikan sebagai aktor politik. Representasinya akan dipertahankan sebagai kekuatan selatan dalam struktur politik nasional, sesuai dengan hasil yang akan dicapai dalam Konferensi Dialog Riyadh yang bersifat komprehensif.
Pemerintah menekankan bahwa isu selatan tidak akan diselesaikan melalui fragmentasi negara. Sebaliknya, penyelesaiannya akan dilakukan dalam kerangka negara Yaman yang bersatu, di bawah kepemimpinan Dewan Kepemimpinan Presiden.
Dewan tersebut dipimpin oleh Presiden Rashad al-Alimi, yang disebut memainkan peran sentral dalam mengonsolidasikan keputusan politik dan militer. Pemerintah menyebut fase ini sebagai tahap akhir dari pembongkaran struktur militer yang terpecah.
Narasi yang dibangun pemerintah menekankan bahwa yang sedang ditulis saat ini adalah bab terakhir dari perpecahan unit-unit bersenjata. Tujuan akhirnya adalah menyatukan keputusan politik dan militer di bawah satu otoritas sah negara.
Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan peringatan keras terhadap segala upaya penyelundupan atau pemindahan senjata dari ibu kota sementara Aden ke provinsi-provinsi lain. Langkah ini dinilai berpotensi merusak stabilitas keamanan.
Instruksi tegas dikeluarkan langsung oleh Presiden Rashad al-Alimi untuk melarang pengeluaran senjata berat, menengah, maupun ringan dari Aden tanpa izin resmi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menutup celah eskalasi konflik.
Menteri Dalam Negeri Ibrahim Haidan memperkuat arahan tersebut melalui surat resmi kepada seluruh pimpinan militer dan keamanan. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dianggap sebagai pelanggaran hukum serius.
Dalam suratnya, Haidan menyebut pelanggaran terhadap instruksi presiden sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Para pelanggar akan dihadapkan pada proses hukum tanpa pengecualian.
Menteri Dalam Negeri juga menyerukan proses pendataan dan penguasaan senjata secara menyeluruh. Seluruh persenjataan diminta untuk diserahkan kepada lembaga resmi negara.
Ia memperingatkan bahaya penyimpanan atau pemindahan senjata di luar kerangka hukum. Praktik semacam itu disebut hanya akan memperpanjang ketidakstabilan dan melemahkan wibawa negara.
Selain menyasar aparat, pemerintah juga melibatkan masyarakat. Warga diminta bekerja sama dengan aparat keamanan demi menjaga stabilitas Aden sebagai pusat administrasi sementara negara.
Seruan ini menandai perubahan pendekatan pemerintah yang kini lebih menekankan supremasi hukum dan disiplin institusional dibanding kompromi bersenjata.
Langkah integrasi pasukan ini dipandang sebagai ujian terbesar bagi keseriusan elite politik Yaman dalam mengakhiri fragmentasi kekuasaan yang berlangsung bertahun-tahun.
Pengamat menilai keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, terutama dalam menahan kepentingan sempit kelompok bersenjata.
Jika dijalankan konsisten, pemerintah berharap proses ini dapat membuka jalan menuju stabilitas keamanan dan konsolidasi negara yang selama ini menjadi tujuan utama pasca-konflik berkepanjangan di Yaman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar