Keputusan pemerintah Suriah untuk berkompromi dengan SDF memunculkan banyak komentar di kalangan analis politik dan militer. Presiden Ahmed al-Sharaa memilih jalur diplomasi meski jumlah milisi yang tersisa di pihak SDF hanya sekitar 13 ribu. Langkah ini menunjukkan bahwa kompromi sering kali didorong oleh pertimbangan strategis, bukan sekadar jumlah pasukan.
SDF, meski mengalami tekanan militer, tetap memegang kendali atas wilayah-wilayah penting, termasuk lapangan minyak, pusat kota, dan jalur logistik vital. Posisi geografis ini memberi mereka leverage yang signifikan dalam negosiasi. Suriah menyadari bahwa menghancurkan SDF secara militer akan menimbulkan biaya tinggi dan risiko konflik berkepanjangan.
Integrasi individual milisi SDF ke dalam pasukan pemerintah menjadi solusi pragmatis. Hal ini memungkinkan pemerintah mempertahankan pengaruhnya, sekaligus memberi SDF peran formal tanpa harus menanggung kerugian besar. Kompromi ini juga membantu memperkuat legitimasi pemerintah di mata internasional dan penduduk lokal.
Bagi Suriah, langkah diplomasi ini bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ini merupakan strategi cerdas untuk mengamankan wilayah strategis tanpa konflik berskala besar. SDF tetap memiliki peran, namun berada dalam kerangka kendali yang diatur pemerintah.
Sementara itu, di Sudan, dinamika konflik berbeda secara signifikan. Pasukan SAF belum menunjukkan tanda-tanda kompromi dengan RSF. Meski milisi RSF dilaporkan mencapai lebih dari 100 ribu personel, SAF masih menilai mereka dapat menahan tekanan dan mengelola konflik secara militer.
Alasan SAF menolak kompromi berkaitan dengan pertimbangan politik jangka panjang. Mengakui RSF secara resmi saat ini berarti memberi legitimasi pada kekuatan yang bisa menyaingi pemerintah di masa depan. Hal ini dapat melemahkan posisi SAF dalam jangka panjang.
Selain itu, SAF masih mengendalikan kota-kota besar dan jalur logistik vital di Sudan. Kendali ini memberi mereka kapasitas operasional yang lebih stabil dibanding RSF, meski jumlah lawan lebih besar. Dengan kata lain, ukuran pasukan bukan satu-satunya penentu strategi.
Distribusi RSF yang luas dan loyalitas internal yang tidak seragam membuat SAF percaya bahwa mereka memiliki peluang untuk memecah kekuatan lawan secara bertahap. Ini berbeda dengan SDF di Suriah yang lebih terpusat dan terorganisasi dengan jelas di wilayah timur negara tersebut.
Faktor geopolitik juga berbeda. Suriah menghadapi tekanan internasional karena SDF pernah didukung Amerika Serikat. Pemerintah Suriah harus mempertimbangkan dampak diplomatik sebelum mengambil langkah militer besar. Sedangkan Sudan bersifat lebih internal, sehingga SAF dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan domestik lebih dominan.
Kompromi Suriah memberikan hasil cepat, aman, dan relatif permanen. Negosiasi ini menempatkan SDF dalam kerangka kendali, mengamankan sumber daya vital, dan memulihkan otoritas pemerintah di wilayah yang sempat diluar pengaruh.
Di sisi lain, SAF menilai bahwa menunda kompromi adalah strategi untuk memenangkan konflik secara keseluruhan. Mereka bertujuan menjaga kekuatan tawar, memanfaatkan kontrol kota, dan menunggu lawan menunjukkan kelemahan.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa keputusan kompromi tidak hanya soal jumlah pasukan. Faktor strategis, biaya politik, legitimasi internasional, dan kontrol wilayah menjadi pertimbangan utama.
Di Suriah, SDF memiliki leverage meski jumlahnya kecil. Mereka memegang wilayah penting yang sulit digantikan. Hal ini membuat kompromi menjadi pilihan lebih efektif dibanding pertempuran habis-habisan.
Di Sudan, RSF besar tetapi terfragmentasi. SAF menilai lawan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga masih ada peluang memenangkan konflik dengan taktik militer bertahap.
Pertimbangan geografis, kontrol jalur logistik, dan pusat populasi menjadi penentu strategi. Suriah menghadapi SDF di wilayah strategis, sedangkan Sudan mengelola RSF di berbagai front yang luas.
Kompromi Suriah juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Mengintegrasikan SDF membantu mengurangi potensi pemberontakan lokal dan meningkatkan stabilitas jangka pendek.
Sebaliknya, di Sudan, kompromi dini bisa memicu legitimasi politik RSF yang terlalu kuat, sehingga SAF lebih memilih menahan diri dan menunggu momentum.
Analisis ini menegaskan bahwa ukuran pasukan bukan satu-satunya faktor. Strategi politik dan militer sangat menentukan hasil akhir. Suriah memilih kompromi sebagai solusi cepat, sedangkan Sudan menunda kompromi untuk menekan lawan secara bertahap.
Dengan memahami perbedaan konteks ini, pengamat dapat melihat bahwa strategi masing-masing negara disesuaikan dengan realitas lokal dan tujuan jangka panjang.
Kedua kasus menunjukkan bahwa kompromi atau konfrontasi bukan sekadar hitung jumlah, tetapi soal leverage, kontrol wilayah, dan legitimasi politik. Strategi yang tepat berbeda sesuai kondisi internal dan eksternal masing-masing negara.
Suriah dan Sudan menjadi contoh nyata bagaimana negara menghadapi kelompok milisi yang kuat, namun dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi unik masing-masing. Keputusan kompromi atau penundaan adalah hasil kalkulasi strategi politik dan militer yang matang.
Sudan Seharusnya Damai Sebelum Suriah
Konflik internal di Sudan saat ini menunjukkan bahwa perdamaian harus menjadi prioritas nasional sebelum krisis di negara lain dijadikan perbandingan. Dengan populasi yang besar dan kelompok bersenjata yang tersebar, Sudan menghadapi risiko destabilisasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Suriah.
Milisi RSF yang jumlahnya lebih dari 100 ribu jelas menjadi kekuatan signifikan, dan pertikaian dengan SAF dapat menghancurkan ekonomi, infrastruktur, serta kehidupan warga sipil secara masif. Keamanan internal seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.
Berbeda dengan Suriah, yang meski dilanda perang panjang, kini pemerintah telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah strategis. Kompromi dengan SDF memungkinkan Suriah memusatkan sumber daya untuk rekonstruksi dan stabilisasi negara. Sudan, di sisi lain, belum mencapai fase kontrol wilayah yang jelas, sehingga perdamaian mendesak untuk mencegah kehancuran lebih lanjut.
Faktor geografis juga memaksa Sudan menempuh jalur damai lebih dahulu. Banyak kota besar dan jalur logistik vital berada dalam jangkauan langsung RSF. Jika konflik berlanjut, distribusi pangan, bahan bakar, dan layanan dasar akan terganggu, berbeda dengan Suriah yang sebagian wilayahnya telah relatif stabil.
Perdamaian di Sudan juga menjadi kebutuhan diplomatik. Negara-negara tetangga dan donor internasional menunggu stabilitas sebelum membuka akses bantuan ekonomi dan pembangunan. Konflik berlarut hanya akan membuat Sudan terisolasi, sedangkan Suriah mulai mendapatkan perhatian internasional untuk rekonstruksi.
Keuntungan lainnya adalah ekonomi. Sudan memiliki potensi pertanian dan sumber daya yang besar, namun konflik menghambat investasi dan perdagangan. Damai akan memungkinkan pemerintah memanfaatkan potensi ini, sementara Suriah meski mulai pulih, tetap terkendala sanksi internasional.
Secara sosial, rakyat Sudan sangat membutuhkan ketenangan. Ribuan pengungsi internal dan korban konflik membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Perdamaian akan memberi ruang bagi pembangunan sosial yang lebih cepat dibandingkan negara yang masih berperang seperti Suriah dulu.
Dari perspektif militer, SAF dan RSF seharusnya menunda pertikaian jangka panjang dan memilih jalur negosiasi, mengingat kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada keuntungan kemenangan semu. Suriah telah menunjukkan bahwa kompromi strategis bisa memberi hasil jangka panjang tanpa menghancurkan negara.
Selain itu, perdamaian Sudan akan menjadi fondasi bagi stabilitas regional. Negara-negara tetangga akan mendapat kepastian keamanan di perbatasan, dan arus perdagangan lintas negara dapat kembali normal. Ini akan menambah tekanan positif bagi stabilitas Suriah dan Tanduk Afrika secara keseluruhan.
Dengan semua pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sudan sebenarnya seharusnya menempuh jalur damai lebih dahulu daripada Suriah, agar bisa meminimalkan kerugian, memperkuat legitimasi pemerintah, dan membuka jalan bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.
Baca selengkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar